Ketidakpastian atas kemampuan Pheu Thai untuk membentuk pemerintahan setelah penundaan pemilihan perdana menteri
Pemungutan suara perdana menteri Thailand yang akan datang telah ditunda, meningkatkan ketidakpastian atas upaya Pheu Thai untuk membentuk pemerintahan koalisi baru. Pemungutan suara, yang semula dijadwalkan pada 4 Agustus, telah dibatalkan karena Mahkamah Konstitusi menunda keputusannya apakah pencopotan pemimpin Partai Maju Pita Limjaroenrat sebagai perdana menteri adalah konstitusional.
Perkembangan ini telah meragukan kemampuan Pheu Thai untuk membentuk pemerintahan baru di kalangan analis politik dan publik. Ada spekulasi bahwa kandidat perdana menteri alternatif dari partai lain dapat ditunjuk sebagai pengganti kandidat Pheu Thai, Srettha Thavisin.
Pheu Thai baru-baru ini berpisah dari Partai Maju dan mengindikasikan bahwa dia akan meminta dukungan ekstra untuk calon perdana menterinya dari partai lain. Mahkamah Konstitusi telah mengumumkan bahwa kasus tersebut akan diputuskan pada 16 Agustus, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati keluhan pemilih dan permintaan dari ombudsman untuk menunda pemilihan perdana menteri.
Analis menyarankan pemungutan suara yang tertunda dapat memiliki konsekuensi negatif bagi Pheu Thai dan Srettha, dengan kemungkinan tuduhan terhadapnya memberikan alasan kepada senator untuk menolak pencalonannya. Hal ini dapat menyebabkan Pheu Thai mencari dukungan dari partai politik lain.
Ketua Dewan Wan Muhamad Noor Matha menyatakan bahwa pemilihan perdana menteri sudah ditunda sampai pengadilan memberikan kejelasan lebih lanjut tentang masalah tersebut. Parlemen dijadwalkan untuk mempertimbangkan mosi dari Partai Maju pada 4 Agustus untuk mengamandemen Pasal 272 Konstitusi, yang mengatur kekuasaan majelis tinggi untuk mendukung calon perdana menteri.
Sumber: NNT- Biro Berita Nasional Thailand