Bangkok Post: Pengadilan di Den Haag memberi kesempatan perdamaian
“Preah Vihear adalah kuil sejarah yang fantastis, bukan objek politik. Sudah saatnya kedua negara bekerja sama untuk melestarikan, melindungi, dan mempertahankan Kuil.” Dalam editorialnya, Bangkok Post hari ini menulis bahwa putusan Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag memberi peluang perdamaian.
Bangkok Post: Kamboja memiliki 1000 penjaga kuil
Selama tiga tahun terakhir, Kamboja diam-diam telah merekrut seribu orang untuk melindungi kuil Hindu Preah Vihear sebagai 'Keamanan Kuil', tulis Bangkok Post hari ini. Surat kabar tersebut mengandalkan pernyataan yang dibuat oleh seorang jenderal Kamboja selama kunjungan rahasia oleh seorang reporter ke area candi.
Menteri Surapong Tovichakchaikul (Luar Negeri) dan Perdana Menteri Yingluck berusaha menahan jin di dalam botol dalam kasus Preah Vihear. Mereka menjauhkan diri dari seruan beberapa aktivis untuk menentang campur tangan Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.
Hari ini, Thailand akan berbicara sekali lagi dalam kasus Preah Vihear di Den Haag. Selanjutnya tinggal menunggu putusan. Kamboja percaya putusan bisa mengakhiri sengketa perbatasan antara kedua negara.
Thailand dan Kamboja menderita perasaan nasionalistik
Mengapa konflik di sekitar candi Hindu Preah Vihear dan sebidang tanah seluas 4,6 kilometer persegi yang berdekatan begitu terus terjadi? Kamboja melihat Thailand sebagai pengganggu, menganalisis Tino Kuis, dan Thailand masih memimpikan Siam Raya.
Preah Vihear di Den Haag: Thailand menyerang balik
Pembelaan Thailand dalam kasus Preah Vihear mendapat kekaguman di media sosial, catatan Bangkok Post. Kemarin, Thailand menanggapi permohonan Kamboja di Den Haag. Sementara itu, pengunjuk rasa mencoba melanggar batas 4,6 kilometer persegi di dekat kuil yang diklaim oleh kedua negara.
Mulai hari ini hingga Jumat, Thailand dan Kamboja akan memberikan penjelasan lisan atas kasus Preah Vihear di hadapan Mahkamah Internasional di Den Haag. Pertempuran melibatkan 4,6 kilometer persegi di kuil. "Masalah kebanggaan nasional."